“Pada dua hari pertama forum internasional ini, para pemimpin kita telah berbicara mengenai isu-isu terkait air di tingkat internasional dan nasional. Hari ini kita membahas tentang peran pemerintah daerah dalam pengelolaan air,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan setidaknya ada dua tema utama sesi LRG WWF Ke-10 yang disampaikan oleh perwakilan Pemda atau asosiasi, baik di dalam maupun luar negeri dan organisasi internasional.
Pertama, memberdayakan air sebagai sumber daya bersama dunia (Global Common Good). Topik ini dapat membangun komitmen bersama untuk mengatasi kerawanan air yang menjadi ancaman besar nasional.
“Melalui topik ini kita dapat membangun komitmen bersama untuk mengatasi kerawanan air yang menjadi ancaman besar di masa depan,” ujarnya.
Kedua, strategi pengelolaan dan pembiayaan infrastruktur air berkelanjutan. Topik ini untuk menjawab permasalahan infrastruktur air berkelanjutan yang merupakan permasalahan klasik di banyak negara.
"Kurangnya pendanaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur air bersih, menjadi permasalahan penting lainnya yang harus segera diatasi,” tambah Tito.
Berdasarkan pada deklarasi WWF Ke-10 dan pertemuan tingkat menteri, Tito menyampaikan ada beberapa panduan dan usulan yang dapat diambil oleh Pemda untuk berkontribusi dalam pengelolaan air.
Panduan tersebut di antaranya mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya mencapai ketahanan air; meningkatkan tata kelola dan diplomasi air; serta meningkatkan kualitas air dan memberikan akses pelayanan yang baik terhadap air minum yang aman bagi semua orang, sehingga hak masyarakat atas air dapat terjamin.
Kontribusi berikutnya, mengembangkan investasi infrastruktur jangka panjang melalui langkah-langkah dan sumber pembiayaan yang inovatif; mendorong segala bentuk kerja sama antarkawasan dan antarnegara; serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat untuk berkontribusi dalam pengelolaan air dan sanitasi.
Dia berharap forum ini dapat dimanfaatkan untuk mencari solusi bersama di tingkat lokal dan global, yang kemudian dapat dijadikan acuan dalam mengambil tindakan sesuai tantangan dan karakteristik masing-masing negara.
“Tidak kalah pentingnya dalam kasus Indonesia, kami juga mengizinkan pemerintah daerah, baik gubernur provinsi atau wali kota, untuk terlibat dan berbagi praktik terbaik dengan pemerintah daerah lain di negara lain, selama mereka mematuhi sistem hukum nasional kami,” pungkasnya.
Baca juga: Mendagri: Pengelolaan SDA perlu orkestrasi besar lintas negara-sektor
Baca juga: Mendagri paparkan "best practice" Pemerintah RI dukung pengelolaan air
Baca juga: Mendagri: Negara di dunia perlu tegaskan komitmen ketahanan air
Baca juga: Mendagri pimpin Ministerial Meeting World Water Forum Ke-10 di Bali
Sumber: ANTARA
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
