Herry menilai, dengan adanya Global Water Fund, maka suatu proyek infrastruktur air dapat menarik lebih banyak investor. Dengan adanya skema tersebut, maka proyek dapat lebih berjalan secara berkelanjutan.
“Kita perlu scale up. Kalau project itu hanya ditangani satu kali ya dapatnya satu proyek. Tapi kalau ada Global Water Fund, dia bisa masuk di awal bersama private sector. Masuk kan ada partner-nya jadi kalau masuk ke dalam sistem ini nggak sendirian,” kata Herry saat konferensi pers tentang Proposing the Establishment of The Global Water Fund pada World Water Forum ke-10 di Badung, Bali, Rabu.
Herry menuturkan bahwa permasalahan air di dunia tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah, melainkan harus turut serta melibatkan pihak swasta.
Baca juga: RI usulkan dana abadi untuk pembiayaan proyek sumber daya air saat World Water Forum
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Moya Indonesia Irwan Atmadja Dinata menyampaikan bahwa pihaknya juga mendukung adanya Global Water Fund.
Ia berpendapat, kurangnya investasi swasta yang dikucurkan untuk infrastruktur air dikarenakan keinginan investor yang mendapatkan imbal hasil dalam jangka pendek. Untuk itu, ia memberikan pesan kepada para investor bahwa berinvestasi di proyek infrastruktur air merupakan investasi jangka panjang.
"Ini investasi jangka panjang, investasi 10-12 tahun, kadang-kadang 15 tahun," ujarnya.
Oleh karena itu, Irwan juga menyampaikan bahwa Global Water Fund dapat membuka peluang bagi para investor swasta untuk berkontribusi dalam proyek infrastruktur air.
"Mungkin kalau Pak Heri (Dirjen PUPR) nanti bikin Global Water Fund, bisa jadi pendobrak (investasi) ya. Kita dukung, saya sangat dukung sekali konsep ini. Karena mungkin suatu hari nanti 10 tahun lagi Global Water Fund Indonesia bisa investasi di Inggris," tutupnya.
Adapun berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dunia hanya memiliki waktu tujuh tahun untuk mengejar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama yang berkaitan dengan air.
Polusi air dan perubahan iklim menjadi penyebab yang mendesak. Saat ini, 4 juta orang hidup di wilayah krisis air. Satu dari 4 kota menghadapi kerawanan air.
Baca juga: Dubes EU: Persoalan air bukan tanggung jawab otoritas lingkungan saja
Baca juga: Unud tekankan World Water Forum bisa jaga kelestarian subak
Baca juga: BNPB paparkan pentingnya ketahanan air dan iklim dalam WWF-10 di Bali
Sumber: ANTARA
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
