RRI

  • Beranda
  • Berita
  • Pemerintah Pusat dan Daerah Perlu Berkolaborasi Kelola Air Berkelanjutan

Pemerintah Pusat dan Daerah Perlu Berkolaborasi Kelola Air Berkelanjutan

23 Mei 2024 01:15 WIB
Pemerintah Pusat dan Daerah Perlu Berkolaborasi Kelola Air Berkelanjutan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menjadi pembicara pada World Water Forum (WWF) ke-10 (Foto: RRI/ Diah Dayanti)

KBRN, Nusa Dua, Bali: Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan air untuk masyarakat. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada World Water Forum (WWF) ke-10, di Nusa Dua, Bali, Rabu (22/5/2024).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi pembicara pada Forum Local and Regional Government bersama Menteri Agrarian dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono. Tito mengatakan akan membicarakan mengenai peran pemerintah daerah dalam kontribusinya terkait penanganan air.

"Kita akan membicarakan peran pemerintah daerah atau lokal terkait kontribusinya dalam penanganan air. Juga peran pemerintah pusat  didalam pengelolaan air terlaksana dengan baik, bukan saja di Indonesia tapi dunia," kata Tito.

Menurut dia, pemerintah bicara kerja sama antarnegara dan kerja sama penanganan pada local management. Level ini akan mempengaruhi sistim poltik dinegara  masing -masing, tidak sama satu sama lain.

Ada negara yang menerapkan sistem demokrasi, ada yang teristorial, dan ada juga sentralisasi yang mematuhi  deklarasi di mana otonomi diberikan. Mengenai kewenangan masalah air  ada yang local goverment, ini membuatnya lebih dinamis, tetapi air tidak mengenal sistem.

Tito menjelaskan, masalah air ada dua pilihan,apakah air sebagai teman atau air sebagai lawan. "Yang kita pilih adalah air sebagai teman. Untuk itu, kita bagi tugas di national level," ucap Mendagri.

Menurut Tito, ada pelajaran yang bisa diambil Indonesia, misalnya membuat target nasional regulasi, undang-undang, kemudian keuangan. Dukungan keuangan dari pusat seperti membangun bendungan besar, yang mana sudah dikerjakan pemerintah saat ini.

Melalui Menteri PUPR, banyak bendungan, irigasi penanganan banjir, dan lain-lain. Sementara di tingkat povinsi ada yang dikerjakan, sedangkan ditingkat kabupaten/ kota juga disampaikan pembangunan kanal melalui Dana Desa.

Salah satu pembangunan infrastruktur air yang menggunakan Dana Desa seperti saluran irigasi, embung, termasuk penyediaan toilet. "Intinya dari pengalaman Indonesia dan negara lain, tentu kita perlu membuat semacam join gudance," ujar Tito.

Guidance dari pemda, karena pemda seluruh dunia memberi kontribusi untuk upaya global ini. Sehingga disampaikan beberapa poin, mulai masalah pendidikan, perencanaan, budgeting, isu isu apa dalam water ini yang hrs ditangani dalam K- Water.

..

Pewarta: Nurana Diah Dayanti
Editor: Heri Firmansyah
Sumber: RRI