KBRN, Jakarta: Juru Bicara WWF Ke-10 Firdaus Ali mengatakan, pemerintah harus mempercepat akses air bersih dan sanitasi. Hal itu merupakan salah satu kesepakatan semua negara peserta World Water Forum Ke-10 di Bali.
"Kita sepakat di Bali ini, tidak satupun negara harus menelantarkan hak masyarakat atas air," kata Firdaus. Hal itu dikatakan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Sabtu (25/5/2024).
Terkait hal itu, kata dia, pemerintah baru saja mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024. Terkait dengan percepatan penyediaan air minum dan layanan sanitasi.
"Ini tinggal bagaimana kemauan politik bersama," ujarnya. Menurutnya, kemauan politik ini harus didukung legislatif, yaitu, DPR dan DPRD di seluruh Indonesia.
"Tanpa dukungan dari parlemen itu maka pemerintah dalam budgeting akan lemah. Karena alokasi pembiayaan ini penting sekali," ucapnya.
Apalagi, dalam WWF Ke-10 ini juga ada perwakilan DPR RI mengikuti perhelatang tersebut. Hal ini karena air telah menjadi isu politik.
"Selama ini air ini hanya menjadi isu orang di bawah, isunya ibu rumah tangga. Sekarang kita sepakati air isu politik," katanya.
Dalam pertemuan WWF ke-10 ini, disepakati 113 proyek dan pendanaan USD 9,4 miliar. Firdaus menjamin proyek-proyek itu tidak merusak ekosistem lokal.
"Jadi kita screening dan Dewan Air Dunia juga sepakat proyek-proyek yang kita implementasikan. Tidak kontraproduktif dengan upaya kita menjalankan ekosistem," ujarnya.
Sebelumnya, para peserta Forum Air Dunia (WWF) Ke-10 menyepakati “Bali Basin Action Champions Agenda”. Kesepakatan ini berisi komitmen baru dalam mendukung pengelolaan wilayah sungai sebagai penggerak pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Pewarta: Iman
Editor: Mosita
Sumber: RRI
