KBRN, Nusa Dua: Sekjen Persatuan Pemerintah Lokal dan Regional (UCLG), Emilia Saiz, mengungkapkan air masih menjadi permasalahan di banyak daerah. Menurutnya, permasalahan itu disebabkan belum besarnya anggaran terkait pengelolaan air.
Lantas seperti apa jalan keluar yang bisa diambil? Berikutnya wawancara khusus RRI dengan Emilia Saiz, di sela-sela World Water Forum atau Forum Air Dunia (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Bali, beberapa hari lalu.
Bagaimana Anda menilai WWF?
Ini forum yang sangat mengesankan. Pertama, kita bisa melihat luasnya jaringan yang dimiliki Indonesia, sehingga banyak delegasi yang hadir.
Tingkat diskusinya juga bagus dan semua orang merasa nyaman. Jadi, kami sangat senang di sini mewakili pemerintah daerah dan kawasan dari seluruh dunia.
Apakah tema WWF Ke-10 ‘Air untuk Kesejahteraan Bersama' ini sejalan dengan fakta di lapangan?
Itulah alasan mengapa kami ada di sini. Sebab, ada dua tantangan besar yang harus ditangani sendiri oleh semua sektor pemerintahan.
Jadi, bagi kami sangat penting bagi pemerintah seperti Indonesia untuk memberi perhatian besar terhadap permasalahan air. Namun, pemerintah lokal dan regional pada kenyataannya investasi yang dilakukan tidak mencukupi.
Tidak ada peningkatan kapasitas dan mekanisme keuangan yang memadai untuk mengatasi skala permasalahan di tingkat daerah. Dan, ini terjadi di banyak negara.
Itulah sebabnya kami ingin menghubungkan apa yang terjadi di lapangan melalui diskusi lebih luas tentang air. Kita tidak hanya perlu diskusi global tentang air, tetapi juga butuh diskusi lokal, sehingga ragam perspektif itu bisa kita pecahkan di sini.
Bisakah dijelaskan tentang komitmen pemerintah daerah dan kota terkait pengelolaan air?
Ada beberapa hal dan salah satu aspeknya adalah menjaga air untuk memastikan kita memiliki cukup air. Maka semua kebijakan harus berkelanjutan.
Kita perlu menggunakan lebih sedikit air dan lebih banyak mendaur ulang. Kita pun perlu mengurangi polusi air.
Hal lain ini merupakan komitmen pemerintah daerah terhadap masyarakat dan memastikan mereka paham air adalah barang terbatas. Kemudian juga memastikan masyarakat punya akses terhadap air.
Air itu makhluk hidup, bukan? Jika ya, lalu kita perlu memastikan semua orang mempunyai akses. Seperti yang Anda ketahui, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia miliaran orang tidak memiliki akses terhadap air bersih setiap hari.
Jadi, bagi pemerintah daerah harus memastikan infrastruktur dapat menjangkau semua orang. Itu merupakan hal yang sangat penting.
Bagaimana Anda mendorong mereka untuk melakukannya lebih baik? Sementara anggaran yang tersedia tidak begitu besar.
Kami mendorong anggota untuk berbuat lebih baik dan terlibat dalam hal ini. Namun, ada juga bagian dalam menemukan mekanisme keuangan.
Perlu ada lebih banyak investasi dari bank pembangunan di bidang infrastruktur air. Butuh banyak pinjaman untuk infrastruktur air dari lembaga-lembaga internasional, seperti Bank Dunia.
Bank nasional juga perlu berinvestasi lebih banyak terhadap infrastruktur tersebut. Pemerintah pusat harus mengizinkan pemerintah daerah mengembangkan sumber daya sendiri, untuk berinvestasi lebih banyak di alat perekam.
Jadi, ini bukan satu solusi tunggal. Ada jenis investasi berbeda dan butuh komitmen dari pemerintah yang bersifat nasionalis, yang langsung diserahkan ke pemerintah daerah.
Mengenai ‘Deklarasi Menteri’ yang disepakati dalam dalam forum ini, bisakah Anda menjelaskannya?
Buat kami hal itu bukan sekedar peristiwa, melainkan proses kebijakan. Kami sudah bertanya kepada anggota di seluruh dunia, terkait apa saja tantangan utama dan solusi apa yang ingin disepakati dan dibawa ke dalam diskusi tersebut.
Mereka perlu merangsang kolaborasi dan pembelajaran antarpemerintah daerah di seluruh dunia. Jadi, operasi dari kota ke kota untuk mendesentralisasi percakapan bisa dilakukan dengan belajar satu sama lain.
Itu karena air tidak memiliki batasan, bersifat transnasional, siklus, dan global. Maka saling belajar itu sangat penting, sama seperti komitmen untuk memastikan air dapat dijangkau semua orang.
Juga di bagian kota yang tidak formal, maka permukiman informal di sana harus dirawat. Mereka butuh akses ke air dan berkomitmen untuk memastikan kami memfasilitasi hal tersebut.
Pada akhirnya ada keterlibatan dari pihak kami untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Transformasi yang kita perlukan begitu besar, sehingga perlu melakukannya bersama-sama.
Seperti apa dukungan UCLG terhadap berbagai tujuan berkelanjutan (SDGs), saat salah satu poinnya adalah mengenai air?
Saya sangat menyukai pertanyaan ini. Sebab, kami selalu menyampaikan agar penyelenggaraan pemerintah lokal dan regional bisa dilakukan secara global.
Agenda global merupakan agenda tunggal sekaligus universal. Ketika kita mengatakan ini adalah satu agenda tunggal, maka pemerintah daerah tidak dapat melihat agenda internasional, padahal seharusnya memiliki agenda yang sama.
Bagi kami forum seperti ini menekankan pentingnya penyediaan layanan lokal seputar air. Ini untuk menghubungkan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan agenda lokal di tingkat kota.
Semua itu mudah-mudahan dapat membantu meyakinkan komunitas internasional bahwa kita perlu lebih banyak kompetensi, kapasitas, dan tentu saja investasi.
Pewarta: Jayanti Retno Mandasari
Editor: Ari Dwi P
Sumber: RRI
