KBRN, Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo membantah tudingan penyelewengan dana PON Aceh-Sumut 2024. Pernyataan itu disampaikan Menpora dalam konferensi pers di Media Center PON XXI wilayah Medan, Sumatra Utara pada Jumat (13/9/2024) malam.
Hal ini merespons berbagai isu yang beredar terkait beberapa arena atau venue pertandingan yang belum selesai pengerjaannya. Serta dugaan kualitas makanan atlet yang dianggap tidak memadai.
Dito menjelaskan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar. Isu itu sengaja disebarkan oleh pihak yang hanya melihat sebagian kecil permasalahan tanpa memahami konteks lebih luas.
Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan PON telah berjalan sesuai peraturan yang ketat dan transparan. Bahkan, pemerintah telah memperkuat pengawasan dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2024 yakni adanya dua satgas khusus untuk mengawasi PON serta Peparnas.
Satgas ini berperan aktif dalam setiap tahap pelaksanaan PON, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan adanya pengawasan berlapis ini, setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat.
Dengan demikian tudingan adanya penyelewengan dana atau tindakan korupsi tidak bisa dibenarkan. "Isu penyelewengan dana atau korupsi dalam penyelenggaraan PON tidak dapat diterima," ujar Dito.
Menurutnya, Kemenpora memiliki dua Satgas yang bertugas mengawasi seluruh proses. Mulai dari pengambilan keputusan hingga implementasinya di lapangan, semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menpora juga meminta publik untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum tentu benar. Menurutnya, beberapa foto dan video yang beredar di media hanya menunjukkan sebagian kecil masalah tanpa melihat keseluruhan pelaksanaan yang sebenarnya.
"Setelah pembukaan PON, saya melihat beberapa foto dan video yang tersebar di media sosial, tetapi itu hanya contoh kasus kecil. Saya minta kepada semua pihak untuk melihat keseluruhan pelaksanaan, bukan hanya satu atau dua contoh," ucap Dito.
Dalam kesempatan itu, Menpora juga memberikan catatan penting kepada pemerintah daerah sebagai tuan rumah PON. Untuk terus meningkatkan persiapan di masa mendatang.
Ia menekankan bahwa perhelatan sebesar PON membutuhkan persiapan matang setidaknya empat tahun sebelum acara berlangsung. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa segala infrastruktur, fasilitas, dan kebutuhan teknis lainnya siap tepat waktu.
"Kami berharap ke depan, tuan rumah harus lebih siap dalam segala aspek, terutama dalam mempersiapkan venue dan infrastruktur. Persiapan minimal empat tahun sebelum pelaksanaan PON adalah hal yang wajib dilakukan, agar acara ini dapat berjalan dengan lebih lancar dan sukses,"ucap Dito.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya fokus dalam memilih cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada PON di masa mendatang. Menurutnya, cabang olahraga yang diikutsertakan harus disesuaikan dengan kebutuhan di level internasional seperti ASEAN Games dan Olimpiade untuk meningkatkan kualitas atlet.
Pewarta: Iman
Editor: witokaryono
Sumber: RRI
