Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Kelas II Jayapura, Willem Thobias Fofid menyampaikan bahwa dialog tersebut digelar untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berpendapat bahwa disparitas harga hanya bisa mengecil dengan subsidi PSO (Public Services Obligation) oleh Pemerintah, tapi dilihat dalam tata kelola dan pengertian tol laut dalam lingkup kecil adalah PSO (Public Service Obligation), sedangkan tol laut dalam lingkup besar adalah sistem logistik, supply chain, pengelolaan kegiatan pelabuhan, jaringan pelabuhan, serta keterkaitan moda laut dengan moda lain.
“Sosialisasi tol laut memerlukan inovasi dan terobosan baru dengan konsep dialog interaktif agar semua masyarakat baik akademisi, stakeholders dan operator bahkan masyarakat pengguna moda transportasi lain dapat mengetahui penyelenggaraan Program Strategis Nasional Pemerintah yaitu tol laut dengan menekankan kajian ilmiah dan penerapannya dengan melihat perspektif keilmiahan dan juga pengembangannya dalam menjangkau seluruh daerah di Papua,” kata Willem dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Kemenhub: Kapal perintis tetap beroperasi sesuai prosedur masa pandemi
Willem menjelaskan, program tol laut di Papua terus mengalami perkembangan seperti bertambahnya armada nasional, diikuti meningkatnya industri lainnya seperti bussines shipping, perkapalan, kepelabuhan, logistik, perikanan dan kelautan termasuk hasil komoditi daerah-daerah yang menjadi program unggulannya dalam pengelolaan sumber daya yang ada.
“Semua perkembangan itu tentunya dengan memperhatikan elemen-elemen penting sebagai komponen dari penyelenggaraan tol laut baik sebagai komponen utama dan pendukung, seperti pelabuhan, kapal, sistem logistik dan hubungan antarlembaga,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala KSOP Kelas II Jayapura Taher Laitupa mengatakan distribusi logistik terus terus mengalami peningkatan seiring waktu menjelang penyelenggaraan PON XX Papua.
“Peningkatan tol laut terus meningkat dengan mencapai 61 kontainer pada voyage 8 dan voyage 9, bahkan distribusi logistik kebutuhan PON XX melalui tol laut terus meningkat dari Pelabuhan Depapre ke Pelabuhan Pomako dan Merauke, sehingga dalam kesempatan dialog ini diharapkan secara edukasi masyarakat dapat mengetahui secara utuh tentang penyelenggaraan tol laut dengan data dan informasi terkini,” kata Taher Laitupa.
Baca juga: Kemenhub terus dampingi Pemda Papua implementasikan tol laut
Dengan gencarnya sosialisasi, diharapkan masyarakat kian menyadari betapa pentingnya tol laut lintas Papua, yaitu menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah 3TP/tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan, menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pentingnya konektivitas tentang pengiriman barang pokok penting/bapokting yang tidak dimonopoli, dan muatan balik hasil industri daerah agar terjadi keseimbangan perdagangan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Koperasi Masyarakat Papua Sejahtera dan Mitra Tol Laut, Diben Elaby mengatakan bahwa diperlukan pengembangan tol laut melalui pelabuhan hub.
“Yaitu Pelabuhan Merauke karena memiliki komoditas unggulan daerah yaitu beras dengan pendekatan pada optimalisasi UMKM, aliansi dan kelompok tani serta kepemudaan bersama investor baru dan mapan terus digalakkan dan semakin berkembang sehingga diharapkan semakin banyak masyarakat dapat merasakan manfaat tol laut dan multimoda,” kata Diben Elaby.
Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Nusarina Yuliastuti
Sumber: ANTARA
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
