Direktur Prasarana Strategis pada Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengungkapkan, fasilitas-fasilitas cabang olahraga dan sarana-prasarana PON Papua tak boleh terabaikan setelah gelaran olahraga terakbar di Tanah Air berakhir.
"Dalam setiap pesta, yang repot kan yang cuci piring. Makanya pada saat penunjukan tuan rumah PON, daerah (Papua) juga dituntut punya konsep menyangkut komitmen keberlanjutan," kata Iwan di Media Center PON Papua di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan, setiap fasilitas yang dibangun adalah aset pemerintah pusat yang pada akhirnya akan dihibahkan ke pemerintah daerah.
Baca juga: Adityo Restu raih emas keempat loncat indah untuk DKI Jakarta
Baca juga: Baru pertama ikut PON, Suci langsung sumbang emas selam laut untuk DKI
Pemanfaatan semua fasilitas setelah PON Papua, kata Iwan, sejak awal telah diingatkan oleh Presiden Joko Widodo agar jangan sampai mubazir dan tak terurus.
Dia mengatakan, sejak awal tuan rumah harus sudah punya hitungan biaya pembangunan, pemeliharaan dan jumlah "revenue" yang bisa dihasilkan dari fasilitas PON tersebut.
"Harus di-'manage' secara profesional. Jadi selain venue manajemen, pemda juga harus ada 'sport management'. Dengan membangun atmosfer olahraga yang kondusif agar stadion-stadion yang sudah ada dan bertaraf internasional itu bisa dimanfaatkan secara maksimal," katanya.
Diungkapkan Iwan bahwa saat ini Pemprov Papua sudah menunjuk tiga pengelola sarana dan prasarana olahraga tersebut dari kalangan swasta.
Salah satunya adalah kaum milenial yang bisa memanfaatkan fasilitas tersebut bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan non olahraga. Misalnya festival adat dan budaya, kuliner, musik dan lain sebagainya.
Baca juga: Hotel Grand Cempaka jadi lokasi Isoter atlet DKI dari PON
Pewarta: Sihol Mulatua Hasugian
Editor: Sri Muryono
Sumber: ANTARA
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
