Sebanyak 59 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) ASEAN menyerahkan komunike, salah satunya berisi rekomendasi penetapan mekanisme pendanaan khusus bisnis inklusif kepada Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki untuk selanjutnya dibawa ke KTT Bisnis Inklusif ASEAN.
“Kepada pemimpin ASEAN untuk mendirikan mekanisme pendanaan jangka panjang dan khusus atau instrumen keuangan yang menyediakan modal terjangkau untuk inisiatif bisnis inklusif dan bertanggung jawab,” kata Wakil Direktur lembaga penelitian dan advokasi The PRAKARSA Victoria Fanggidae saat acara Side Event Inclusive Business Summit 2023: “Collaboration for A More Inclusive ASEAN”, di Nusa Dua, Bali, Selasa.
Pendanaan khusus, katanya pula, dilakukan melalui kemitraan dengan lembaga keuangan, impact investor, dan bank pembangunan.
Selain itu, pemerintah negara-negara Asia Tenggara diminta memberikan akses keuangan bagi pemilik usaha kecil, petani kecil, nelayan kecil, dan pengusaha perempuan, karena ini tetap menjadi tantangan terutama bagi kelompok-kelompok terpinggirkan.
Rekomendasi kedua adalah meminta pemimpin ASEAN untuk bekerja sama dengan komunitas, petani skala kecil, perempuan pemilik usaha untuk menjalankan dan mengembangkan model bisnis yang disesuaikan dengan konteks di wilayah tersebut dengan melibatkan mereka dalam proses pembuatan kebijakan untuk memperkuat peran dan kapasitas koperasi dalam rantai nilai.
Forum multistakeholder dan pembelajaran OMS dan Organisasi Hak Perempuan (WROs) itu, juga meminta pemimpin ASEAN melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil secara bermakna, terutama dalam membentuk alat pengukuran dampak yang transparan dan terstandardisasi serta kerangka pelaporan.
Lalu, memperkuat komitmen ASEAN untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi sektor swasta, wiraswasta, dan komunitas untuk mengadopsi dan berbagi inovasi teknologi di seluruh kawasan.
“Keenam, kepada pemimpin ASEAN untuk mendorong kerja sama lintas kementerian sektor dan lembaga pemerintah untuk memberikan dukungan terhadap care economy yang akan meningkatkan dan memperluas partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi,” ujar Victoria.
Tak hanya itu, komunike juga berisi rekomendasi untuk memperkuat kualitas dan ketersediaan data tentang usaha kecil menengah (UKM) dan care economy yang akan digunakan untuk pertimbangan pembuatan kebijakan di tingkat nasional maupun regional.
Terakhir, pemimpin ASEAN untuk melaksanakan inisiatif uji coba di berbagai negara agar mendorong model bisnis inklusif dan bertanggung jawab yang disesuaikan dengan konteks negara-negara ASEAN.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Menkop UKM Teten Masduki mengakui bahwa pihaknya sangat mudah menjalankan kedelapan rekomendasi tersebut dan beberapa rekomendasi akan menjadi dasar pengambilan kebijakan bagi Kemenkop UKM.
Menteri Teten mengajak OMS untuk memperkuat keterlibatan sosial dengan pemerintah, karena pemerintah sudah di era demokrasi dan ada banyak peluang dalam pengambilan kebijakan yang bisa dipengaruhi oleh masyarakat.
“Terutama di kementerian kami, karena kami sedang melibatkan koperasi dan UKM on industrialization based on our national resources seperti sawit, tambang dan hasil-hasil perkebunan dan sebagainya, supaya industrialisasi itu benefitnya tidak hanya dinikmati oleh usaha-usaha besar,” katanya pula.
Baca juga: Presiden Jokowi hadiri KTT Forum Bisnis ASEAN-Rusia
Baca juga: ASEAN perdalam mekanisme pelaksanaan "ASEAN bond market"
Sumber: ANTARA
