"Tidak bisa dipastikan. Mereka kan mengatur sendiri, saya minta asosiasi-asosiasi, hasilnya belum tahu, mereka yang memutuskan," kata Heru usai mengumpulkan sejumlah asosiasi pengusaha di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis pagi.
Heru menjelaskan penerapan WFH selama kegiatan KTT ke-43 ASEAN untuk pihak swasta sejauh ini hanya sebatas imbauan.
Penerapan WFH selama KTT ASEAN hanya kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kapasitas 75 persen , sedangkan untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) hanya diterapkan sekolah di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
"Pemberlakuan WFH dan PJJ penting karena akan ada 29 jalur yang buka tutup sehingga tidak nyaman nanti bagi warga yang akan melakukan aktivitas pada 4-7 September," jelas Heru.
Sebelumnya, Heru menyebutkan, pihaknya tidak bisa memaksakan sektor swasta untuk wajib menerapkan WFH.
Adapun pada Senin (21/8), Heru sudah menyampaikan ke perusahaan swasta terkait pemberlakuan kebijakan WFH sesuai dengan kondisi, kemampuan dan aktivitas perusahaan masing-masing.
"Saya tidak minta untuk mereka WFH karena berbagai kegiatan ekonomi yang ukurannya adalah mereka sendiri yang tahu," kata Heru.
Baca juga: Heru kumpulkan pengusaha swasta bahas WFH saat KTT ASEAN
Baca juga: Pj Gubernur DKI pantau kebijakan WFH ASN lewat panggilan video
Baca juga: Baru 13 persen ASN Pemprov DKI bekerja dari rumah
Baca juga: Heru kumpulkan pengusaha swasta bahas WFH saat KTT ASEAN
Baca juga: Pj Gubernur DKI pantau kebijakan WFH ASN lewat panggilan video
Baca juga: Baru 13 persen ASN Pemprov DKI bekerja dari rumah
Sumber: ANTARA
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
