Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa selama sembilan bulan masa keketuaannya di ASEAN, Indonesia telah melakukan pendekatan (engagement) yang sangat luwes dan intensif untuk membantu penyelesaian isu Myanmar.
“Lebih dari 145 engagement dilakukan Indonesia selama sembilan bulan ini, dan saya kira ini merupakan engagement terluas dan terintensif yang pernah dilakukan oleh ASEAN,” kata Retno kepada media usai Pertemuan para Menlu ASEAN (AMM) di Jakarta, Senin.
Dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak di Myanmar, kata Retno, Indonesia mengacu pada Konsensus Lima Poin (5PC) sebagai pedoman utama penyelesaian krisis di negara tersebut.
“Kita merasa perlu adanya sustainability dalam penanganan isu ini,” tutur Menlu Retno.
Baca juga: Menlu: Indonesia berupaya dorong ASEAN bersatu selesaikan isu Myanmar
Dalam pembahasan isu Myanmar, kata Retno, para menlu ASEAN menegaskan perlunya peninjauan dalam implementasi 5PC untuk kemudian dapat direkomendasikan kepada para pemimpin ASEAN yang akan bertemu dalam KTT di Jakarta pada 5-7 September mendatang.
“Dalam pertemuan tadi, negara-negara anggota (ASEAN) juga mengapresiasi upaya intensif Indonesia selama sembilan bulan terakhir untuk mendorong implementasi 5PC,” ujar Retno.
Konsensus Lima Poin menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.
Baca juga: Fadli Zon sebut parlemen ASEAN berencana kunjungi Myanmar
Sejak disepakati pada April 2021 oleh para pemimpin ASEAN dan pimpinan junta militer Myanmar Min Aung Hlaing, implementasi konsensus sebagai rencana perdamaian dalam mengatasi krisis Myanmar masih mandek.
ASEAN menilai tidak ada kemauan dari junta yang berkuasa di Myanmar untuk mengimplementasikan konsensus tersebut.
Selama masa keketuannya, Indonesia telah melakukan pendekatan dengan berbagai pihak di Myanmar, termasuk dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang adalah pemerintah bayangan bentukan oposisi junta, Dewan Administrasi Negara (SAC) yang dibentuk militer, organisasi perlawanan etnis (EROs), serta masyarakat sipil Myanmar untuk membuka jalan menuju dialog inklusif.
Baca juga: AS harap Indonesia teruskan kantor utusan khusus ASEAN untuk Myanmar
Sumber: ANTARA
