KBRN, Jakarta: Komisioner Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan, terdapat empat indikator politisasi identitas. Yakni, kampanye SARA di media sosial (Medsos), tempat umum, penolakan calon kandidat berbasis SARA, kekerasan berbasis SARA.
Lolly menegaskan, politisasi SARA sangat mengancam keutuhan bangsa dalam pesta demokrasi Pemilu 2024. Atas dasar itulah, pada 10 Oktober 2023, Bawaslu mencanangkan rawannya politisasi identitas SARA.
"Apabila saling provokasi dan intimidasi tidak dikelola dengan baik, maka dinamika konflik akan berkembang dengan cepat. Menjadi sangat kekerasan (brutal), berakhir dengan bentrokan antar kelompok atau kerusuhan massal yang berkepanjangan," kata Lolly dalam forum Scientic Comitte and The Goverment Council of the Global Network Electoral Justice (GNEJ) 2023 di Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/12/2023).
Lolly menegaskan, Bawaslu terus berupaya mencari solusi untuk mencegah terjadinya politisasi SARA dalam Pemilu 2024. Di antaranya, melakukan kolaborasi dengan banyak pihak dalam menyusun bank data kasus politisasi identitas.
"Lengkap dengan karakteristik dan sebarannya sebagai kajian ilmiah. Sebagai landasan pengambilan kebijakan pencegahan ke depan," ucap Lolly.
Kemudian, Lolly mengungkapkan, Bawaslu juga melakukan pendidikan pemilih secara masif. Pendidikan itu, melibatkan tokoh masyarakat, ornas, hingga media massa.
Selain itu, Lolly menuturkan, Bawaslu melakukan MoU dengan Kemenkominfo, TNI, Polri, Dewan Pers dan Platform Media Sosial (Medsos). Dalam mencegah kampanye identitas dan provokasi di media sosial dan media massa lainnya.
"Saat ini kami intens melakukan patroli pengawasan siber yang Intensif. Untuk mencegah potensi berkembangnya politisasi identitas," kata Lolly.
Pewarta: Dedi Hidayat
Editor: Allan
Sumber: RRI
