KBRN, Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri membenarkan adanya temua kebocoran data Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Vivid mengatakan, saat ini pihaknya sedang mendalami indikasi kebocoran data KPU tersebut.
“Kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli tim siber ya,” kata Adi kepada wartawan, Rabu (29/11/2023). Dari hasi pendalaman, tim menemukaan akun yang diduga membeberkan kebocoran data KPU tersebut.
Akun x (Twitter) tersebut yaitu dengan nama pengguna @p4c3n0g3. Akun ini membeberkan informasi diduga seseorang menjual data-data dari KPU RI seperti NIK, NKK, hingga e-KTP.
“Ini kita sedang melakukan penyelidikan. Kita juga sedang koordinasi langsung dengan KPU,” ujar Adi.
Sebelumnya Data KPU terkait daftar pemilih tetap (DPT) diduga bocor dibobol hacker (peretas). Hacker dengan nama anonim 'Jimbo' mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data DPT.
Jimbo membagikan sekitar 500 ribu data sampel yang berhasil didapatkan pada salah satu posting-annya (unggahan) di situs BreachForums. Situs tersebut biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan.
Selain itu, Jimbo juga mengunggah beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut. Dalam forum tersebut Jimbo menjual data itu dengan harga USD74 ribu atau sekitar Rp1,1-1,2 miliar.
"Dalam postingan di forum tersebut bahwa data 252 juta yang berhasil dia dapatkan terdapat beberapa data yang terduplikasi. Di mana setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik " kata Pakar Keamanan Siber sekaligus Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, Rabu (29/11/2023).
Menurutnya, jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih. Pratama mengatakan, dalam data yang didapatkan Jimbo tersebut memiliki beberapa data pribadi yang cukup penting.
Mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), nomor ktp (berisi nomor passport untuk pemilih yang berada di luar negeri). Berikutnya nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan.
Selanjutnya alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS. "Data yang dikeluarkan oleh website cekdpt sama dengan data sample yang dibagikan oleh peretas Jimbo, termasuk nomor TPS dimana pemilih terdaftar," katanya.
Pewarta: Tegar
Editor: Rini Hairani
Sumber: RRI
