KBRN, Jakarta: KPU RI membantah, sistem keamanan lembaganya mudah dibobol oleh hacker atau peretas. Pada kehebohan kasus Bjorka, KPU mengklaim, data lembaga aman dan tidak ada yang diretas.
"Ingin klarifikasi ya terhadap asumsi tersebut, dulu kasus Bjorka, KPU ramai dibicarakan bahwa data KPU bocor. Tapi ternyata enggak, data yang dipublikasi Bjorka dalam black market itu bukan format susunan untuk DPT 2024," kata Komisioner KPU August Mellaz dalam keterangan persnya, Kamis (30/11/2023).
Selama serangan hacker Bjorka, Mellaz menegaskan, sistem pengelolaan data pemilih pemilu terjaga. "Jadi kalau ada komentara KPU datanya pernah bocor saya pikir nggak tepat," ucap Mellaz.
Lanjutnya, KPU mengaku, sepenuhnya bertanggung jawab terhadap seluruh sistem informasi lembaganya. "Sistem informasi KPU dimonitoring day to day oleh gugus tugas keamanan cyber sistem informasi KPU," ujar Mellaz.
Ke depannya, Mellaz menegaskan, masyarakat diminta bersabar menunggu informasi resmi dari KPU. Terutama, pasca website KPU mengalami kebocoran data DPT.
"Saat ini BSSN sedang bekerja itu informasi yang disampaikan divisi data dan informasi. Iya sabar (menunggu informasi lanjut)," kata Mellaz.
Sebelumnya, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, data yang bocor dari situs KPU merupakan DPT. Adapun data itu dijual oleh sang hacker senilai Rp 1,1 miliar.
Budi mengatakan, data DPT sebenarnya dimiliki oleh semua partai. "Kita sudah selidiki bahwa ini data DPT sebenarnya," ujar Budi dalam rapat kerja di Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Pewarta: Dedi Hidayat
Editor: Allan
Sumber: RRI
