KBRN, Jakarta: Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen dalam menjaga netralitas Pemilu 2024. Jika dalam pelaksanaannya ditemukan prajurit TNI aktif yang berpolitik praktis, maka ia tidak segan memberikan sanksi yang berlaku.
"Prajurit TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis karena akan ada hukuman bagi yang melanggar. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," kata Panglima Agus, usai menandatangani Deklarasi Komitmen Netralitas TNI-Polri dalam Pemilu 2024 di Jakarta, Senin (27/11/2023)
Menurut Panglima Agus, TNI dan Polri tengah membuat deklarasi damai di setiap wilayah di Indonesia. Hal itu untuk mengupayakan sinergisitas dalam menjaga pelaksanaan pemilu agar berjalan aman dan damai.
“Kita juga dengan Polri sedang membuat deklarasi damai di setiap wilayah. Mudah-mudahan, berdoa semuanya, pemilu berjalan dengan aman dan lancar,” ucap Panglima Agus.
Kapolri, Jendral Listyo Sigit Prabowo, mengatakan bahwa deklarasi tersebut merupakan bukti Polri dan TNI berkomitmen menjaga netralitas Pemilu. Ia berharap masyarakat juga dapat bersinergi menjaga kedamaian dalam pemilu.
“Jadi, yang penting masyarakat jangan terprovokasi dengan adanya hoaks, dengan adanya ajakan-ajakan hasutan. Yang kemudian bisa memecah belah persatuan dan kesatuan,” kata Kapolri Sigit.
Diketahui, Bawaslu dan KPU menggelar deklarasi kampanye damai atau Rakornas Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) 2024 di Jakarta, Senin (27/11/2023). Acara yang mengusung tema “Gakkumdu Mengawal Pemilu 2024 Yang Demokratis dan Bermartabat," juga dihadiri tiga pasang Capres-Cawapres 2024.
Adapun bunyi Deklarasi Komitmen Netralitas TNI-Polri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sebagai berikut.
1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas.
2. Menghindari konflik kepentingan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.
3. Bersama-sama melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan politik uang.
4. Saling bersinergi untuk menjaga kondusivitas penyelenggaraan pemilu.
Pewarta: Lukman Tara
Editor: Bara
Sumber: RRI
