KBRN, Jakarta: Ketua MPR Bambang Soesatyo mengajak semua partai politik dan capres/cawapres mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Ajakan juga ditujukan untuk para pendukung setiap kandidat.
"Saya ingin mengajak kepada semua untuk menahan diri. Untuk melihat bahwa kita dalam satu kesatuan, nomor satu, dua, dan tiga bukan musuh kita," kata Bamsoet dalam Silaturahmi Nasional Anak Bangsa 2023 di gedung RRI Jakarta, Kamis (23/11/2023).
Bamsoet meminta semua pihak tidak terpancing dan mudah diadu domba dalam kampanye. Ia menduga ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan ajang demokrasi ini untuk memperkeruh keadaan.
"Musuh kita justru sedang melihat. Atau ingin memanfaatkan kontestasi ini mengadu domba antara kita," ujarnya.
Apalagi, kata dia, saat survei Litbang Kompas pada Mei lalu. Bahwanya ada 70 persen masyarakat Indonesia khawatir terjadi pembelahan kembali seperti Pemilu 2019 lalu.
"Masyarakat kita masih ada kekhawatiran. Tentu kita masih ingat pembelahan dengan istilah Cebong dan Kampret di 2019, kita tidak ingin itu terjadi lagi," katanya.
Menurut Bamsoet, dirinya tidak menginginkan adanya korban meninggal dunia dari pesta demokrasi ini. Seharusnya, Pemilu 2019 lalu dapat dilalui dengan suka cita tetapi berujung duka cita.
"Setidak-tidaknya delapan anak bangsa kita meninggal dunia ketika pengumuman pemenang Pilpres ketika itu. Ini tidak boleh terjadi lagi," ujarnya berharap.
Di sisi lain, ia mengungkapkan, kalangan pengusaha luar negeri yang menunda untuk investasi di Indonesia. Bahkan, beberapa pengusaha malah mengecilkan jumlah investasinya.
"Mereka ingin melihat dulu apakah pesta demokrasi yang akan kita lalui ini berjalan aman, tertib, damai. Atau melahirkan gugat menggugat yang berkepanjangan yang menimbulkan instabilitas politik," ucapnya.
Oleh karenanya, semua pihak harus bertanggung jawab untuk dapat meneduhkan suasana politik menjelang Pemilu 2024. Ia tidak menginginkan rakyat menjadi sengsara dengan adanya perbedaan politik dalam pesta demokrasi ini.
Dalam kesempatan ini, KPU harus memainkan perannya untuk menjaga netralitas TNI/Polri dalam Pemilu 2024. Selain itu, KPU juga harus dapat menekankan pelanggaran pemilu agar turun.
"Kalau 2014 ada 10 ribu lebih pelanggaran dan 2019 meningkat 15 ribu. Kita ingin 2024 pelanggaran pemilu menurun," kata Bamsoet.
Pewarta: Iman
Editor: Cecep
Sumber: RRI
