KBRN, Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengingatkan seluruh penyelenggara Pemilu 2024 tidak boleh mencla-mencle. Penyelenggara pemilu harus fokus bekerja dan mengedepankan tanggung jawab terhadap tugasnya.
“Penyelenggara pemilu harus bertindak profesional dalam tahapan kampanye. Jangan ada yang melenceng,” kata Ratna Dewi Pettalolo, Anggota DKPP, dalam keterangan persnya pada Rabu (22/11/2023).
Tahapan kampanye, menurut Ratna, merupakan ajang uji kelayakan sesungguhnya bagi penyelenggara pemilu. Misalnya penyelenggara pemilu dari tingkat pusat hingga tingkat ad hoc.
Dalam tahapan tersebut, Ratna tidak menampik, banyak potensi pelanggaran Pemilu 2024 terjadi. “Menurut catatan DKPP, tahapan yang paling besar potensinya adalah tahapan kampanye,” ucap Ratna.
Oleh sebab itu, Ratna menekankan, penyelenggara pemilu harus melakukan pemetaan potensi pelanggaran. Kemudian melakukan penguatan kapasitas dalam setiap tahapan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran.
"Penyelenggara pemilu harus tegak lurus dengan seluruh peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Jika ada pelanggaran atau konflik harus dipastikan itu bukan bersumber dari penyelenggara pemilu,” ujar Ratna.
Pewarta: Dedi Hidayat
Editor: Beri
Sumber: RRI
