KBRN, Jakarta: Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengingatkan kepada seluruh prajuritnya untuk memberi pemahaman kepada istri dan keluarganya terkait netralitas. Sebab, mereka akan menanggung resiko bila istrinya melakukan hal-hal yang bisa merusak suasana ketenangan dan kedamaian pemilu.
Menurut Panglima TNI, jika istri prajurit melakukan pelanggaran pemilu di media sosial, maka suaminya akan diperiksa. Penegasan itu disampaikan Yudo Margono dalam jumpa pers peluncuran Posko Pengaduan Netralitas TNI, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Senin (20/11/2023).
“Ya, tentu suaminya nanti yang menanggung risikonya apabila dia tidak bisa membina istrinya, istilahnya menjelek-jelekkan orang lain. Apalagi jika dilaporkan oleh pasangan capres/cawapres karena fitnah, hate speech, dan sebagainya, pasti akan diproses,” kata Panglima TNI menegaskan.
Menurut Yudo, sebagai warga sipil boleh-boleh saja istri prajurit menjadi simpatisan atau bahkan juru kampanye. Tetapi, TNI sudah memberikan rambu-rambu bagi prajurit yang istrinya menjadi jurkam atau caleg, saah satu dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kegiatan istrinya.
”Misalnya suaminya mau nganter istrinya kampanye, ya boleh. Tapi suaminya cuma ngedrop aja, setelah itu pergi dan nggak usah pakai pakaian dinas,” ucap Yudo.
Ia juga menyebut Posko Pengaduan Netralitas TNI akan langsung melakukan pemeriksaan bila menerima aduan masyarakat tentang keluarga TNI.
“Kita cek sejauh mana tingkat keterlibatannya dalam mempengaruhi anggota TNI itu. Dan tentu ada sanksinya,” ujar Yudo mengakhiri.
Pewarta: Agus Wijananto
Editor: Heri Firmansyah
Sumber: RRI
