KBRN, Jakarta: Suasana Lapangan Markas Komando Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) III, di Jakarta Utara, Senin (20/11/2023) pagi nampak tenang. Sejumlah orang terlihat duduk mengantri di depan sebuah tenda.
Di sebuah meja, ada sejumlah petugas sedang menghitung tumpukan kertas yang baru dikeluarkan dari sebuah kotak suara. Di sekeliling tenda tempat petugas itu bekerja, ada sejumlah polisi yang tengah berjaga.
Namun, suasana hening itu pecah ketika puluhan orang datang dan mencoba mendekati tenda dengan berteriak-teriak penuh amarah. Mereka diindentifikasi merupakan massa yang tak puas atas hasil perhitungan suara.
Jumlah massa itu semakin banyak, sehingga polisi menyiapkan barikade untuk menghalau massa. Apalagi massa mulai anarkis dengan merusak dan menghancurkan kotak suara.
Pihak Kepolisian kemudian meminta bantuan kepada Kodam Jaya selaku Pangkoops Pengamanan Pilpres di Jakarta. Pangkoops kemudian meminta Koarmada I untuk memperkuat pengamanan yang dilakukan Polisi.
Lantamal III yang mendapat perintah dari Koarmada I langsung menurunkan Tim Pasukan Huru Hara (PHH) TNI AL. Polisi Militer, Intelijen, Pemadam Kebakaran dan tim medis juga turun melakukan barikade dan pengamanan dari sekelompok anarkis.
Itulah suasana simulasi penanganan skenario terburuk dari pelaksanaan pemilu, yang dilakukan Lantamal III TNI AL. Manuver lapangan ini dilatihkan agar para prajurit siap menghadapi situasi terburuk yang mungkin terjadi dalam Pemilu 2024.
“Kita melatihkan berbagai skenario tersebut guna memastikan Pemilu berjalan tertib dan aman. Ini merupakan salah satu wujud kesiapan TNI AL dalam mendukung pesta demokrasi Indonesia,” ujar Wakil Komandan Lantamal III Jakarta Kolonel Laut (P) Whisnu Kusardianto.
“Latihan Pengamanan Pemilu ini disiapkan dengan serius. Ini untuk memastikan masyarakat dapat memberikan hak suaranya dalam Pemilu dengan aman dan tertib,” ucapnya.
Latihan manuver lapangan itu diikuti oleh lebih dari 805 personel Lantamal III. Kegiatan ini untuk memastikan kesiapsiagaan seluruh prajurit dalam menghadapi tugas pengamanan Pemilu.
Kegiatan ini disebut juga merupakan implementasi tugas TNI AL, yang tidak terlepas dari dinamika perkembangan lingkungan strategis. Hal ini sejalan dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali kepada seluruh prajurit TNI AL.
“Netralitas TNI merupakan komitmen dan wajib dilaksanakan oleh seluruh prajurit dengan tidak terlibat dalam politik praktis. Netralitas TNI tidak bisa ditawar, karena TNI memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional,” kata Kasal dalam berbagai kesempatan.
Pewarta: Agus Wijananto
Editor: Beri
Sumber: RRI
