KBRN, Jakarta: Calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan, telah memberikan 'buku saku' terhadap seluruh prajurit TNI. Buku saku tersebut, merupakan buku panduan untuk prajurit TNI, dalam mewujudkan netralitas pada Pemilu 2024.
"Jangan ragukan kita TNI, saya sudah tekankan dan saya sudah memberikan penyuluhan pada prajurit yang sampai pangkat terendah. Mereka sudah kita berikan 'buku saku'," kata Agus seusai menjalani fit and proper test calon Panglima TNI, di ruang rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023).
Dari 'buku saku' tersebut, Agus menyakini, prajurit TNI tidak akan ada yang 'mencla-mencle' terlibat politik praktis. "Setiap prajurit mempunyai buku saku tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak," ucap Agus.
Terlebih, Agus menekankan, dirinya mempunyai koridor kepemimpinan dalam menjaga netralitas TNI. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia dimintanya, tidak perlu merisaukan sikap TNI.
"Jangan ragukan saya, saya punya koridor, anggota saya dari pangkat tinggi sampai terendah sudah kita berikan penyuluhan. Supaya kalau dia ini bisa baca-baca tentang UU tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan," ujar Agus.
Komisi I DPR RI tidak memberikan catatan khusus terhadap calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Namun, Komisi I DPR memiliki harapan terhadap Agus, pasca disepakati menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono.
Salah satu harapan Komisi I DPR terhadap Agus, yakni menjaga netralitas TNI selama Pemilu 2024. "Tidak ada catatan yang mengiringi, hanya harapan menjaga netralitas TNI," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid sesuai melakukan fit and proper test calon Panglima TNI Agus Subiyanto di Ruang Rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023).
Komisi I DPR, kata Meutya, juga mengimbau Agus memperhatikan kesejahteraan prajurit TNI. "Membawa TNI semakin kuat, mengawal kemitraan Komisi I agar saling mengawal," ucap Meutya.
Dalam waktu dekat ini, Meutya mengaku, Komisi I DPR akan melayangkan surat kepada Ketua DPR Puan Maharani. Dengan tujuan, persetujuan Agus sebagai Panglima TNI agar bisa diparipurnakan.
"Komisi I DPR akan bersurat ke pimpinan DPR agar dapat disahkan, di parpurna. Dan menunggu jadwal pelantikan (oleh Presiden Joko Widodo)," ujar Meutya.
Pewarta: Dedi Hidayat
Editor: Rini Hairani
Sumber: RRI
