KBRN, Jakarta: Bawaslu RI pertanyakan, bukti kuat dugaan keterlibatan polisi dalam pemasangan baliho Bacapres/Bacawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Bawaslu menegaskan, tidak bisa melakukan penelusuran dan tindakan jika tidak ada bukti kuat.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, lembaganya minimal butuh dua alat bukti dalam menindak suatu dugaan pelanggaran Pemilu 2024. "Ada buktinya apa enggak? kalau enggak ada buktinya, fitnah namanya," kata Bagja dalam keterangan persnya, Sabtu (11/11/2023).
Bagja menilai, kesimpang-siuran informasi keterlibatan polisi dalam pemasangan baliho Prabowo-Gibran berpotensi membuat buruk nama instansi Polri. Bawaslu tidak mau, masyarakat mencap polisi tidak netral pada Pemilu 2024.
"Jangan sampai kemudian diindikasikan polisi tidak netral gara-gara isu seperti itu. Dibuktikan dulu, siapa yang perintahkannya? kan itu harus jelas, alat buktinya kan harus jelas kalau ini," ucap Bagja.
Kemudian, Bagja menekankan, jangan sampai kehebohan atau misinformasi pada Pemilu 2019 terulang lagi. Yakni, seperti isu tujuh kontainer berisikan surat suara yang sudah dicoblos/dilubangi.
"Nanti seperti tujuh kontainer surat suara (di Malaysia dikabarkan tercoblos). Kan ngaco jadinya," ujar Bagja.
Atas dasar itulah, Bagja mendorong, masyarakat tidak langsung menelan bulat-bilat informasi yang beredar di medsos. Termasuk soal keterlibatan aparat kepolisian dalam pemasangan baliho Prabowo-Gibran.
"Musti diteliti terlebih dahulu sebelum dipublikasikan. Kami akan usut tuntas kalau terjadi demikian (ada buktinya)," kata Bagja.
"Dan saya yakin, Pak Kapolri, kan ada suratnya untuk teman-teman polisi itu netral. Dan kemudian setiap arahan juga demikian.".
Pewarta: Dedi Hidayat
Editor: witokaryono
Sumber: RRI
