KBRN, Jakarta: Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta melarang warganya memanfaatkan NU untuk kepentingan politik praktis. Warga NU pun diingatkan untuk mempertahankan tujuan organisasi (jam'iyyah), mewujudkan kemaslahatan bangsa.
"NU sebagai organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan mana pun juga, serta tidak berpolitik praktis. Karena itu saya instruksikan warga nahdliyin di Jakarta, tidak membawa NU pada politik praktis," kata Rais Syuriah PWNU DKI Jakarta KH Muhyidin Ishaq di Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Kiai Muhyidin menegaskan, hal itu sesuai sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). PBNU bahkan tidak memberi dukungan kepada salah satu pasangan Capres-Cawapres.
Ia mengingatkan, PBNU akan memberikan sanksi kepada warga NU yang sengaja mengabaikan instruksi ini. Sebab, sanksi sebelumnya pernah diberikan kepada pengurus NU yang menggelar deklarasi Capres di kantor NU.
Muhyidin sangat menyayangkan jika NU digunakan oleh sekelompok pihak, demi kepentingan jangka pendek dan sektoral. Ia pun meminta warga NU untuk bijak, utamanya menghadapi tahun politik seperti saat ini.
"Keberadaan NU senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa. NU menempatkan segenap warganya untuk aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur," ucapnya.
Pewarta: Ryan Suryadi
Editor: Bunaiya
Sumber: RRI
