KBRN, Jakarta: Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Athiqah Nur Alami menyarankan KPU membangun infrastruktur sistem teknologi informasi. Untuk itu, ia mendorong KPU bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Kehadiran BSSN penting mengawal pelaksanaan pemilu ke depan," kata Athiqah. Hal itu dikatakannya dalam perbincangan bersama Pro3 RRI, Jumat (3/11/2023).
Athiqah memperkirakan, disinformasi atau hoaks akan makin marak menjelang Pemilu 2024. Hal itu lantaran persaingan dalam Pemilu makin ketat.
Hoaks tersebut diperkirakan akan marak dibagikan melalui media sosial. "Penggunaan media sosial untuk menyebar hoaks akan makin massif," ujarnya.
Ia pun mengingatkan semua pihak, baik penyelenggara Pemilu, partai politik, dan masyarakat untuk berhati-hati dalam menerima informasi. Caranya dengan tidak langsung menyebarkan ke media sosialnya.
"Itu harus dicek ke sumber yang asli. Kita berharap tidak terjadi karena masyarakat juga sudah lebih cerdas," ucapnya.
Athiqah meyakini, penggunaan teknologi digital dalam penyelenggaraan Pemilu lebih efisien dan efektif. Baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), maupun pembiayaan.
"Hal ini berkaca dari penyelenggaraan Pemilu sebelumnya yakni pada 2019 yang melibatkan banyak sekali petugas Pemilu. Tidak sedikit yang jatuh sakit bahkan meninggal dunia akibat kelelahan karena beban pekerjaan yang terlalu berat," katanya.
Ditekankannya, penggunaan teknologi pada Pemilu harus menjadi solusi. Gunanya untuk mengurangi beban kerja mulai dari level kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
Sehingga, tambahnya, performa para petugas dapat terjaga dan lebih prima. Selain itu, penggunaan teknologi digital akan mendorong transparansi Pemilu.
Meski demikian, Athiqah mengingatkan, penggunaan teknologi dalam Pemilu di beberapa negara tidak semua berujung sukses. Hal itu karena keamanan siber negara tersebut mudah diretas.
Pewarta: Iman
Editor: Bunaiya
Sumber: RRI
