KBRN, Jakarta: Menteri Dalam negeri Tito Karnavian meminta aparat Kepolisian mengawasi secara aktif kampanye hitam. Khususnya menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
"Yang tidak boleh terjadi adalah kampanye hitam, kampanye yang tidak benar. Tidak sesuai fakta," ujar Mendagri Tito, Rabu (1/11/2023) pekan ini.
Mantan Kapolri itu mengatakan, Polri harus tegas menangani berbagai kampanye. Apalagi kampanye yang berpotensi memprovokasi dan memecah belah bangsa.
Menurut Tito, kampanye tentu diperbolehkan, jika pesan yang dimuat berdasarkan fakta. Meski kampanye tersebut menggambarkan sisi negatif pasangan calon atau peserta Pemilu.
Tito berharap, partai-partai politik atau peserta pemilu dapat menggunakan cara-cara yang sesuai aturan. Dan tentunya siap menerima kemenangan dan kekalahan.
Ia juga mendorong Polri agar mampu membaca atau memetakan kerawanan konflik pada Pemilu dan Pilkada 2024. Menurutnya, bukan hanya langkah responsif tapi juga proaktif dalam menangani kerawanan konflik.
"Di sosial media kadang-kadang panas. Maka, upaya-upaya untuk menetralisir di udara, di media, termasuk sosial media menjadi kunci," kata Tito.
Mendagri Tito juga memaparkan peran penting Polri dalam mendukung distribusi logistik. Termasuk pula ke daerah-daerah terpencil maupun rawan konflik.
Dukungan distribusi ini menjadi penting mengingat masa kampanye yang singkat. Karena ini akan membuat durasi pengadaan logistik menjadi lebih ringkas.
Mendagri Tito yakin, kompaknya Polri dan kemampuan yang dimiliki dapat mengawal keamanan pesta demokrasi. Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi pesta demokrasi pertama dalam sejarah bangsa yang diadakan serempak di tahun yang sama.
Pewarta: Pradipta
Editor: Allan
Sumber: RRI
