KBRN, Jakarta: Bawaslu RI mengakui, lembaganya kekurangan SDM (sumber daya manusia) dalam melakukan pengawasan Pemilu 2024. Oleh sebab itu, Bawaslu mendorong seluruh mahasiswa di Indonesia membantu mengawasi perhelatan Pemilu 2024.
"Semakin banyak masyarakat yang mengawasi proses pemilu dan pemilihan akan meminimalisir terjadi pelanggaran. Karena, terdapat sejumlah titik rawan pada Pemilu 2024," kata Komisioner Bawaslu Herwyn JH Malonda dalam keterangan persnya, Kamis (26/10/2023).
Herwyn menjelaskan, kerawanan Pemilu 2024 yang paling diantisipasi oleh Bawaslu adalah politik uang. Kemudian, politisasi SARA, pelanggaran netralitas ASN, data dan pemutakhiran data pemilih, kerumitan pungut hitung.
"Hoaks, berita bohong, dan ujaran kebencian. Bawaslu berharap, karena keterbatasan itu semakin banyak orang yang melakukan pengawasan," ucapnya.
Dengan terlibatnya banyak orang, Herwyn meyakini, akan mempersempit seseorang melakukan pelanggaran hukum. Terlebih, pemilu dan pemilihan merupakan pesta rakyat untuk memilih pejabat.
"Untuk itu, kita (seluruh elemen masyarakat) harus ikut melakukan pengawalan terhadap proses pemilu. Minimal di lingkungan sekitar kita dan sesuai dengan kemampuan masing-masing," ujarnya.
Pewarta: Dedi Hidayat
Editor: Allan
Sumber: RRI
