KBRN, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Dalam putusannya, MK menolak syarat usia capres dan cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Gugatan yang ditolak tercatat sebagai perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Sidang pembacaan putusan uji materi tersebut digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023). "Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat pembacaan putusan.
Uji materi yang diajukan penggugat adalah Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yaitu berbunyi, “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.”.
MK menyebutm permohonan yang diajukan terkait batas usia capres dan cawapres tidak memiliki alasan untuk dikabulkan. "Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya," ujarnya.
Selain PSI, sejumlah anggota partai belambang bunga mawar dengan warna merah putih tersebut juga mengajukan gugatan yang sama. Yakni Anthony Winza Probowo (Pemohon II), Danik Eka Rahmaningtyas (Pemohon III), Dedek Prayudi (Pemohon IV), dan Mikhail Gorbachev (Pemohon V).
Mereka menilai batas usia 40 tahun tersebut berpotensi menimbulkan bibit diskriminasi. Mereka juga menilai hal itu merugikan hak konstitusional anak muda indonesia.
Selain PSI juga terdapat gugatan yang sama yang diajukan oleh sejumlah pihak. Diantaranya Partai Garuda, Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa.
Pewarta: Tegar
Editor: Allan
Sumber: RRI
