KBRN, Jakarta: Bawaslu RI mengendus, kerawanan konflik Pemilu 2024 terjadi di empat DOB (Daerah Otonomi Baru) Papua. Pentingnya, pemerintah bersama penyelenggara pemilu memberikan perhatian khusus terhadap provinsi-provinsi di Pulau Papua.
"Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 banyak kerawanan yang dapat terjadi di daerah-daerah tersebut. Pertama, soal masalah logistik pemungutan suara," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam keterangan persnya, Selasa (10/10/2023).
Bagja tidak lupa mengingatkan KPU RI, segera menyiapkan mitigasi dalam distribusi dan keamanan logistik. Sebab, pada Pemilu 2019 di Kabupaten Intan, yang kini menjadi bagian Provinsi Papua Tengah, terdapat kotak suara hilang.
"Kota suara hilang mengakibatkan penundaan rekapitulasi suara, keamanan logistik jadi masalah di Papua. Faktor ini harus betul-betul jadi perhatian kita semua," ucap Bagja.
Tidak hanya itu, Bagja berharap, aparat TNI/Polri perlu memperketat penjagaan dan keamanan selama Pemilu dan Pilkada 2024 berlangsung. Berkaca Pilkada 2020, beberapa kantor lembaga negara dan pemerintah menjadi 'bulan-bulanan' pembakaran oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab Papua.
"Sebagaimana terjadi pada Pilkada Kabupaten Yalimo 2020 lalu, di mana terselenggara pemungutan suara ulang (PSU) hingga tiga kali. Hal itu, ditambah dengan pembakaran kantor KPU, kantor Bawaslu, dan kantor bupati," ujar Bagja.
Pewarta: Dedi Hidayat
Editor: witokaryono
Sumber: RRI
