KBRN, Jakarta: Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengkhawatirkan, aksi kelompok separatis teroris (KST) Papua mengancam kembali penyelenggaraan Pemilu 2024. Pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 lalu, kantor KPU Yahukimo dibakar oleh KST tersebut
Oleh sebab itu, Bagja menegaskan, aparat TNI/Polri perlu memperketat penjagaan dan keamanan selama Pemilu dan Pilkada 2024 berlangsung. Bawaslu diakuinya, menunggu rencana pengamanan oleh Polri/TNI.
"Sampai sekarang kami menunggu simulasi keamanan dari teman-teman Mabes Polri. Setidaknya rencana simulasi minimal sudah ada, sehingga kami bisa menaruh perhatian untuk teman-teman yang melaksanakan ini," kata Bagja dalam keterangan persnya, Selasa (10/10/2023).
Selain ancaman KST, Bagja juga menyoroti penentuan daerah yang menerapkan sistem noken. KPU RI seharusnya dapat menentukan daerah-daerah yang dapat memberlakukan sistem noken.
Bawaslu, kata Bagja, menyarankan pembatasan pemberlakuan sistem noken berdasarkan distrik. "Kami punya usulan noken per distrik bukan per-kabupaten/kota,” ucap Bagja.
Lanjutnya, Bagja menegaskan, Bawaslu terus mengingatkan persoalan DPT di provinsi-provinsi di Papua. Di antaranya, persoalan perekaman dan pencetakan KTP elektronik.
"E-KTP belum menjangkau seluruh warga (Papua). Ini menjadi perhatian bersama baik pemerintah daerah, KPU, dan Bawaslu," ujar Bagja.
Pewarta: Dedi Hidayat
Editor: Allan
Sumber: RRI
