KBRN, Jakarta: Bawaslu RI menginginkan, Pemilu 2024 tidak terjadi gesekan masyarakat akibat politik identitas. Politik Identitas pada dasarnya dimanfaatkan untuk memecah-belah anak bangsa.
"Ini yang tidak boleh, politisasi identitas itu yang tidak boleh. Kalau politik identitas itu sudah ada dalam diri kita dan tidak bisa diingkari," kata Komisioner Bawaslu Totok Hariyono dalam keterangan persnya, Sabtu (30/9/2023).
Totok mengungkapkan, politisasi identitas sering digunakan oknum tidak bertanggung jawab untuk menghina hingga menghasut. Persoalan politik identitas ini merupakan salah satu tantangan dalam Pemilu 2024 mendatang.
"Tantangan lain selain politik identitas soal politik uang. Terminologi politik uang dalam undang-undang pemilu hanya mencakup tiga hal," ucap Totok.
Tiga hal itu, kata Totok, pertama saat masa kampanye, masa tenang, dan saat pencoblosan. "Dalam undang-undang yang disebut politik uang hanya yang ada di tiga tempat tersebut," ujar Totok.
Tantangan Pemilu 2024 selanjutnya, Totok membeberkan, yaitu hoaks atau berita bohong. Berdasarkan data Mafindo pada tahun 2022, hoaks politik mencapai 549 buah dari total 1.698 hoaks (32,3 persen).
Tantangan Pemilu 2024 lainnya, sebut Totok, yaitu persoalan netralitas ASN, TNI, Polri, penyelenggara pemilu. Dan semua pihak yang dilarang ikut dalam kampanye,
"Masyarakat untuk bersama-sama mengawasi soal netralitas ini, juga terhadap penyelenggara pemilu. Kalau penyelenggaranya tidak netral, tidak berintegritas silakan laporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," kata Totok.
Pewarta: Dedi Hidayat
Editor: witokaryono
Sumber: RRI
