KBRN, Jakarta: DKPP mendorong, KPU dan Bawaslu diseluruh tingkatan memiliki standar kerja tinggi dalam mempersiapkan Pemilu 2024. Pernyataan tegas DKPP itu, menyoroti banyaknya aduan masyarakat terkait ketidakpuasan hasil seleksi anggota KPU dan Bawaslu.
"Tidak bisa kalau biasa-biasa saja, standar etik harus dijaga makin tinggi, standar kerja harus standar tinggi. Aduan selama ini terjadi lebih banyak pada ketidakpuasan dalam rekrutmen-rekrutmen penyelenggara kan," kata Ketua DKPP Heddy Lugito dalam keterangan persnya, Selasa (22/8/2023).
Heddy mengungkapkan, pada saat proses pelantikan anggota KPU maupun Bawaslu, diakuinya DKPP masih terima aduan. Aduan-aduan masyarakat itu, tidak bisa ditolak oleh DKPP, sekalipun proses rekrutmen sudah dilakukan pelantikan.
"Keputusannya biasa mereka yang tidak lolos, masih seputar itu, meskipun ada beberapa ya tahap yang menyangkut integritas penyelenggara. Tapi selama ini, masih pada proses rekrutmen penyelanggara, baik itu adhoc maupun sudah dilantik, pasti nanti ada pengaduan," ucap Heddy.
Kemudian, Heddy menegaskan, kesalahan kecil dalam proses rekrutmen anggota KPU-Bawaslu dapat berujung fatal. Kesalahan fatal itu, diibaratkannya seperti selisih satu suara dalam proses penghitungan suara pemilu.
"Iya, pada intinya jangan sampai ada kesalahan sekecil apapun, sama seperti kesalahan pada penghitungan suara, jangan salah. Dalam proses rekrutmen penyelenggara juga jangan sampai ada kesalahan sekecil apapun," ujar Heddy.
Pewarta: Dedi Hidayat
Editor: Allan
Sumber: RRI
